Unanda Gagas KKN Tematik “Pemetaan Partisipatif Batas Desa”

Unanda_Humas. Penataan wilayah administrasi dan ruang desa merupakan pengejawantahan kebijakan pemerintah sebagai upaya mewujudkan kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang sekaligus dimuarakan pada perubahan ketimpangan struktur penguasaan lahan/tanah yang pada gilirannya secara langsung dimaksudkan untuk pemerataan ekonomi guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Namun pada kenyataannya, batas wilayah administrasi hingga saat ini masih menjadi perhatian karena belum semua segmen batas desa secara tegas dan jelas (telah dilakukan penetapan dan penegasan) .

 Hal ini ditandai dengan banyaknya permasalahan yang timbul akibat batas. Paradigma yang selama ini berjalan dan seolah-olah menjadi dasar dalam penyelesaian permasalahan batas wilayah yaitu sistem hirarki top – down yang artinya penataan batas wilayah administrasi unit yang lebih kecil mau tidak mau memperhatikan penataan batas wilayah administrasi unit yang lebih besar. Penataan batas secara hirarki mulai dari unit administrasi terkecil bisa jadi merupakan salah satu jawaban terhadap ambiguitas atau duplikasi penafsiran batas wilayah administrasi yang terjadi selama ini. 

Kementerian Dalam Negeri, sebagaimana tertuang dalam Permendagri No. 45 Tahun 2016, membedakan penetapan dan penegasan dalam proses penataan batas wilayah administrasi. Penetapan berarti menentukan batas di atas sebuah Peta , yang disebut sebagai penentuan batas secara kartometrik. Sementara, penegasan adalah meletakkan tanda batas di lapangan .

Pembelajaran dari pengalaman Pemkab Luwu Utara ini menjadi penting dalam merespon dinamika kemandirian desa terutama dalam aspek kewenangan desa. Persoalan besar yang belum terjawab dalam membangun kemandirian desa adalah: bagaimana desa bisa mandiri di atas batas kewenangan nya  tidak jelas karena batas administrasi yang belum definitif ?.   

Menjawab persoalan di atas tentunya bukan hanya tugas dan tanggungjawab pemerintah kabupaten, akan tetapi penting bagi semua pihak untuk mengambil peran termasuk perguruan tinggi dan organisasi masyarakat sipil (OMS). Khusus di barisan OMS, dimana Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP),  Simpul Layanan Pemetaan Partisipatf (SLPP)  dan Perkumpulan Wallacea selama ini bergerak memberikan penguatan dan asistensi kepada masyarakat,  pemda, dan perguruan tinggi pemakaian metodologi pemetaan partisipatiif dalam melakukan pemetaan desa. Kedepannya, berharap metodologi pemetaan partisipatif dapat terpakai di perguruan tinggi yang bukan hanya sebatas bagian dalam pengajaran akan tetapi menjadi ilmu yang dapat dipakai pada proses pengabdian kepada masyarkat yang merupakan bagian dari fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi.     Dalam mempersiapkan hal tersebut, lahir  inisiatif antara Sekretaris Nasionali (Sekjen) Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) Bapak Deny Rahadian memulai diskusi dengan akademisi UNANDA Bapak DR. Abdul Rahman Nur (wakil Dekan Fakultas Hukum) untuk memperluas pengetahuan dan praksis pemetaan partisipatif ke beberapa perguruan tinggi di Indonesia.   

Selanjutnya Universitas Andi Djemma (UNANDA) Palopo menjadi salah satu perguruan tinggi yang dipilih dan dianggap strategis di wilayah Sulawesi Selatan bagian Utara karena Universitas Andi Djemma merupakan universitas pertama yang hadir di bagian utara Sulawesi Selatan, membuka 9 (Sembilan) program studi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dengan pola belajar sambil bekerja (Student Work System), dan akan menjadi pilihan utamma bagi masyarakat khususnya di Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Luwu Utara dan Luwu Timur, Tana Toraja, Toraja Utara dan Kolaka Utara (Propinsi Sulawesi Tenggara) untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan S1.  Universitas Andi Djemma (UNANDA) Palopo saat ini berstatus sebagai Perguruan Tinggi Swasta (PTS), didirikan oleh Ikatan Profesi Dosen Kerukunan Keluarga Luwu (IPD-KKL) bersama Pemerintah Kabupaten Luwu dibawah naungan Yayasan To Ciung Luwu berdasarkan Akta Pendirian Notaris Mestiariany Habie Nomor 59 tanggal 14 Januari 1995. Kurun Waktu 18 tahun, Universitas Andi Djemma telah berkiprah dan eksis sebagai organisasi layanan jasa pendidikan.    

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik “Pemetaan Partisipatif Batas Desa” sebagai wahana pengabdian kepada masyarakat. Program ini dipandang oleh Universitas Andi Djemma sebagai program yang dilaksanakan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip: (1) kompetensi akademik, (2) Partispatif, dan (3) profesional, sehingga dapat menghasilkan program pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, relevan, dan sinergis dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan daerah. Momentum ini sekaligus menjadikan Universitas Andi Djemma sebagai perguruan tinggi yang mampu memainkan peran penting dalam pengembangan masyarakat, melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu tinggi. Tentu dengan visi, misi, dan renstra Universitas Andi Djemma. Menindaklanjuti ide tersebut, Unanda kemudian melakukan Workshop Menggagas Ide KKN Tematik Pemetaan Partisipatif Desa dengan dengan mengundang beberapa beserta pimpinan kampus, Bupati Luwu Utara beserta OPD Pemkab Luwu Utara, Seknas JKPP, SLPP dan Direktur Perkumpulan Wallacea beserta stafnya.  Harapannya, dari pertemuan unsur Perguruan Tinggi UNANDA, Pemkab Luwu Utara, dan OMS ini akan terjadi kesepahaman dan kolaborasi menerapkan pemetaan partisipatif dalam mendukung implementasi Permendagri No 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Luwu Utara.