Unanda-KKL Raya Lokakarya Bersama Pemprov Besok

MAKASSAR-– Universitas Andi Djemma (Unanda) bekerja sama Pengurus Besar Kerukunan Keluarga Luwu Raya (PB KKL-Raya) dijadwalkan menggelar lokakarya bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel di Hotel Remcy Panakukang, Makassar, Sabtu, 3 Agustus 2019 besok.

Lokakarya ini mengangkat tema “Optimalisasi Potensi Sumber Daya dalam Percepatan Pembangunan Luwu Raya”.
Menurut Ir H Abdul Madjid Tahir selaku Ketua Panitia Pengarah Lokakarya kepada Palopo Pos, Jumat, 31 Juli 2019, mengatakan, lokakarya ini merupakan tindak lanjut dari audience pengurus KKL-Raya dan Rektor Unanda Dr Marsus Suti MKes dengan Gubernur Sulsel Prof Dr Ir H Nurdin Abdullah MAgr pada 29 Juni 2019 lalu.

Pembicaraan terkait percepatan pembangunan Luwu Raya pada audiensi tersebut, akan dimantapkan dan disinkronkan dengan program Pemprov Sulsel maupun program Pemkab/Pemkot se Luwu Raya. Makanya, panitia mengundang stakeholder terkait sebagai peserta lokakarya.

Seperti Bupati/Wali Kota se Luwu Raya, Bappeda Sulsel, anggota DPRD Sulsel dan caleg terpilih dari Dapil XI Luwu Raya, anggota Tim Percepatan Pembangunan Sulsel untuk Luwu Raya, Ketua DPRD se Luwu Raya, Kepala Bappeda se Luwu Raya, Kadis Pendidikan se Luwu Raya, Kadis Kesehatan se Luwu Raya, Kadis Perindustrian dan Perdagangan se Luwu Raya, Kadis Tata Ruang dan Lingkungan se Luwu Raya, Dinas PU se Luwu Raya, serta pengurus KKL-Raya.

Maksud dan tujuan lokakarya yakni untuk menyinkronkan dan menghasilkan berbagai pandangan pihak terkait dalam mendukung percepatan pembangunan Luwu Raya. Sehingga tercipta kebijakan dan kerja sama pembangunan Luwu Raya oleh Pemprov dan Pemda se Luwu Raya.

Lanjut Madjid, lokakarya ini penting agar kebuntuan komunikasi, kemandekan gagasan pembangunan, serta tawaran-tawaran konstruktif, bisa didudukkan secara proporsional.

Terpisah, Ketua Umum Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKL-Raya), Ir Buhari Kahar Muzakkar yang dikonfirmasi mengungkapkan, ada beberapa elemen penting yang akan dibahas pada lokakarya ini terkait percepatan pembangunan Luwu Raya.

Seperti infrastrukur, masalah banjir, pendidikan, kesehatan, pertanian, dan lainnya. Makanya Perangkat Daerah (PD) teknis terkait dilibatkan. Seperti Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Badan Lingkungan Hidup, serta Bappeda.

BKM -akronim Buhari Kahar Muzakkar– memberi beberapa contoh kasus. Misalnya, pembangunan Jembatan Salu Jambu yang menghubungkan Lamasi (Luwu), dan Malangke (Lutra). Kalau daerah yang diharapkan menangani, maka jembatan tersebut tidak akan jadi. Sehingga didorong perlu ke Pemprov untuk menyelesaikannya.

Begitu pun cita-cita memposisikan Luwu Raya sebagai pusat pendidikan di jazirah Utara Sulsel, perlu keterlibatan Pemprov untuk mempercepat proses pembangunannya. Kemudian, bagaimana Luwu Raya dibangun pabrik produk olahan pertanian skala besar, serta penanganan masalah banjir di Luwu Raya, juga perlu dukungan anggaran yang besar dari Pemprov.

”Semua ini akan kita angkat pada lokakarya. Karena kami lihat, semangat percepatan pembangunan Luwu Raya searah dengan visi misi Gubernur Prof Nurdin Abdullah,” kata BKM. (ikh) (Palopo Pos)