Universitas Andi Djemma (UNANDA) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Palopo menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) pada Kamis, 5 Februari 2026. Penandatanganan dilaksanakan di ruang pertemuan UNANDA dalam suasana penuh kehangatan dan optimisme akan kolaborasi kedua lembaga ke depan.
Tiga Ruang Lingkup Kerja Sama
Kerja sama ini mencakup tiga ruang lingkup utama, yakni pengembangan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) termasuk kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN); serta pelaksanaan pengawasan partisipatif pada Pemilu dan Pemilihan.
MoU ditandatangani langsung oleh Rektor UNANDA, Dr. Ir. H. Annas Boceng, M.Si., dan Ketua Bawaslu Kota Palopo, Khaerana, SE., MM. Acara turut disaksikan oleh para wakil rektor, pimpinan fakultas UNANDA termasuk Fakultas Hukum yang juga ikut serta dalam penandatanganan MoA (Memorandum of Agreement), serta rombongan dari Bawaslu Kota Palopo.
Rektor UNANDA: Hasilkan Lulusan Kompeten dan Sadar Demokrasi
Dalam sambutannya, Rektor UNANDA Dr. Ir. H. Annas Boceng, M.Si. menyambut baik kerja sama ini. “Penandatanganan MoU dengan Bawaslu Kota Palopo merupakan langkah strategis dalam memperkuat peran perguruan tinggi sebagai agen perubahan di masyarakat. Melalui kolaborasi ini, kami berkomitmen menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya demokrasi dan integritas pemilu,” ujarnya.
Ketua Bawaslu: Libatkan Civitas Akademika dalam Pengawasan Partisipatif
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Palopo, Khaerana, SE., MM., menyatakan apresiasi atas inisiatif kerja sama ini. “Kami sangat mengapresiasi keterbukaan UNANDA untuk berkolaborasi dalam menjaga kualitas demokrasi di Kota Palopo. Dengan melibatkan civitas akademika dalam pengawasan partisipatif, kami yakin proses Pemilu dan Pemilihan akan semakin berkualitas dan berintegritas. Kerja sama ini juga membuka peluang bagi mahasiswa untuk berkontribusi nyata dalam memperkuat demokrasi,” paparnya.
Penandatanganan MoU dan Foto Bersama
Puncak acara ditandai dengan penandatanganan MoU oleh kedua pimpinan lembaga, disusul sesi foto bersama seluruh peserta yang hadir. Kehadiran Fakultas Hukum dalam penandatanganan MoA menunjukkan komitmen kuat dalam pengembangan kajian hukum pemilu dan demokrasi. Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang, baik bagi pengembangan kapasitas mahasiswa maupun penguatan sistem demokrasi di Kota Palopo.
